"Indonesia adalah laboratorium terbesar dan paling menarik untuk (menghadapi) permasalahan dan tantangan pendidikan inklusif karena inilah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo pada Konferensi Asia Pasifik Pendidikan Inklusif di Hotel Sanur Paradise Plasa, Denpasar, Bali, Kamis (29/05/2008).
Hadir pada acara Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas (Dirjen Mandikdasmen) Suyanto, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Ka Balitbang) Depdiknas Mansyur Ramly, Sekretaris Ditjen Mandikdasmen Bambang Indriyanto, Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Ekodjatmiko Sukarso, dan Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO Arief Rachman.
Selain itu hadir Direktur Biro Pendidikan International (IBE) UNESCO Mrs. Clementina Acedo, Direktur UNESCO Kantor Bangkok Sheldon Shaeffer, dan para perwakilan 20 negara Asia Pasifik yang memberikan perhatian khusus pada pendidikan inklusif.
Mendiknas menyampaikan, pendidikan inklusif bukan hanya ditujukan untuk anak-anak cacat atau ketunaan, tetapi juga bagi anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS, anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan, anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak korban bencana alam. "Anak-anak ini yang harus dilayani dengan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)," katanya.
Mendiknas mengatakan, untuk menangani pendidikan inklusif di Indonesia maka diperlukan strategi khusus. Dia menyebutkan empat strategi pokok yang diterapkan pemerintah. Pertama, peraturan perundang-undangan yang menyatakan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Kedua, memasukkan aspek fleksibilitas ke dalam sistem pendidikan pada jalur formal, nonformal , dan informal.
Sementara strategi ketiga adalah menerapkan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Lalu strategi keempat adalah dengan mengoptimalkan peranan guru. Menurut Mendiknas, untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dibutuhkan berbagai macam tipe guru yang ahli untuk segmen yang berbeda-beda seperti untuk anak jalanan, daerah perbatasan dan daerah terpencil. "Guru-guru semacam ini penting dan tentunya sistem insentif untuk guru juga menjadi sangat penting," katanya.
Mendiknas menjelaskan, berbagai sekolah khusus di Indonesia diantaranya adalah sekolah khusus untuk anak-anak cacat, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Selain itu, didirikan juga pusat-pusat pendidikan layanan khusus di berbagai daerah seperti di daerah konflik dan daerah perbatasan. "Ada bahkan di Sarawak dan Sabah, Malaysia sekarang sedang dikembangkan suatu unit pelayanan khusus pendidikan nonformal untuk anak-anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal yang bekerja di sana," katanya.
Clementina mengatakan, pendidikan inklusif merupakan pendekatan strategis untuk mencapai target pendidikan untuk semua atau education for all. Pendidikan inklusif, kata dia, menjadi isu utama di kawasan Asia Pasifik karena adanya berbagai macam perbedaan dan semakin menguatnya proses demokratisasi termasuk berkembangnya populasi anak-anak dan pemuda. "Perlu diterapkan peraturan yang fleksibel ke dalam sistem lokal sehingga memasukkan anak-anak yang terpinggirkan sekaligus memberikan berbagai macam pilihan untuk mereka," katanya.
Sumber: Pers Depdiknas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar